Kerja Kolaboratif Pemerintah Harus Dilakukan Demi Atasi Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia

30-10-2024 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengapresiasi program kerja yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sepanjang tahun 2024-2029. Menurutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah berhasil memetakan isu ketenagakerjaan di Indonesia, sekaligus menerjemahkan ke dalam program kerja yang diharapkan bisa menekan pengangguran serta memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia.

 

Pernyataan ini disampaikannya kepada Parlementaria di sela-sela agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Dirinya berharap Pemerintah Kabinet Merah Putih memiliki energi berlimpah untuk mengatasi isu ketenagakerjaan.

 

“Sejak hari pertama bekerja, saya mengapresiasi Pak Menteri berhasil memetakan masalah dari hulu hingga hilir. Ketenagakerjaan ini bukan hanya berangkat dari masalah sosiokultural, namun juga isu pendidikan. Walaupun bukan ranah Kemnaker, koordinasi (antarkementerian) harus dilakukan,” ucap Netty.

 

Memasuki periode kedua dirinya di DPR RI, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menegaskan koordinasi antarkementerian akan terjadi jika segenap pemerintah memiliki ‘political will’ untuk menyelesaikan masalah negara, satu di antaranya adalah isu ketenagakerjaan. Tanpa ‘political will’ ini, sebutnya, ego sektoral akan kerap muncul saat bekerja.

 

Oleh karena itu, Netty mendorong Kemnaker untuk kerja kolaboratif. Sebab, terangnya, urusan ketenagakerjaan melibatkan multisektor. “Contohnya, SMK atau vokasi dihasilkan dari pemetaan kebutuhan industri. Pemerintah bisa memberikan relaksasi kebijakan di mana siswa yang belajar bisa mendapatkan insentif. Salah satunya, kepastian pekerjaan. Maka dari itu, sekolah-sekolah didorong memberikan output yang selaras dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI),” pungkasnya. (um/rdn)

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...